Berita

Mahfud MD: Bentrokan di Tiga Lokasi di Wilayah Timur Indonesia Tidak Bermotif SARA – kbr.id

konflik di wilayah timur Indonesia bukan SARA

Ilustrasi: Mahfud MD saat memberikan keterangan persnya (Foto: Kemenkopolhukam)

KBR, Jakarta – Pemerintah menegaskan peristiwa bentrokan di tiga lokasi di Maluku, Papua dan Papua Barat tidak bermotif Suku Agama Ras dan Antargolongan atau SARA. Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim situasi di Pulau Haruku Maluku, Sorong Papua Barat, dan Kabupaten Puncak di Papua itu sudah kondusif.

Bekas Ketua Hakim MK itu pun telah berkoordinasi dengan Panglima TNI, hingga BIN untuk membahas situasi kemanan di lokasi bentrokan itu.

“Kami bicarakan semua tadi, yang kesimpulannya alhamdulillah sekarang aman terkendali dan tidak ada satu pun yang bermotif SARA. Mohon jangan dikembangkan, (karena) tidak ada motif SARA,” ujar Mahfud dalam konferensi pers daring, Jumat (28/1/2022).

Baca juga:

Menkopolhukam Mahfud menjelaskan latar belakang peristiwa pembakaran tempat hiburan di Sorong, Papua Barat karena perkelahian orang yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Sedangkan peristiwa di Pulau Haruku dipicu konflik tanah yang melibatkan suku setempat. Sementara itu terkait bentrokan di Kabupaten Puncak, Papua yakni baku tembak prajurit TNI dengan KKB.

Baca juga:

Serangan di Pos TNI

Sementara itu, terkait peristiwa penyerangan Pos TNI di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Mahfud menegaskan tidak ada serangan balasan dari TNI. Ia mengatakan, meski saat ini Kelompok Kriminal Bersenjata terus menggencarkan penyerangan yang menyasar aparat TNI-Polri, tetapi jajarannya diperintahkan untuk defensive atau bersikap bertahan dalam menjalankan misi perdamaian di Papua.

“Di Papua memang ada penembakan, beberapa waktu terakhir ini ada beberapa TNI meninggal tetapi memang itu merupakan perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensive tidak ofensif. Tapi suatu kemajuan yang harus kita pelihara, tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru itu,” ujar Mahfud dalam konferensi pers daring, Jumat (28/1/2022).

Mahfud mengatakan, perubahan pendekatan menjadi bersikap bertahan (devensive) ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sipil. Ia meminta kepada Panglima TNI, Andika Perkasa untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pendekatan bertahan ini.

Editor: Muthia Kusuma 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.