Keagamaan

Agama dan Negara dalam Pandangan Ahmad Wahib dan K.H. Afifuddin Muhajir | Bincang Syariah

BincangSyariah.Com– Di Indonesia, isu soal relasi agama dan negara termasuk isu-isu yang tidak pernah padam dalam perdebatan. Barangkali, isu tersebut muncul semenjak “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Maka semenjak itulah Indonesia sebagai bangsa yang baru lahir belum menemukan identitasnya. Sehingga terjadi tarik-menarik dari dua golongan  revitalisasi agama dan Para teoretisi sakularisme. 

Tema ini mencuat kembali di 1980-an dengan berbagai alasan yang kompleks yang turut memperkeruh pertentangan antara relasi agama dan negara. Dewasa ini, juga tidak sedikit kelompok yang mencuat ke permukaan dan kembali mempertentangkan hubungan di antara keduanya.

Lagi-lagi dari para propagandis negara Islam atau khilafah islamiyyah yang menginginkan negara islami seperti di abad-abad Bani Umayyah atau Abbasiyah.

Pandangan Ahmad Wahib Soal Negara dan Agama

Ahmad Wahib (w. 1973) salah satu tokoh pembaharu Islam Indonesia yang dikatakan sebagai “tokoh di balik layar”. Sebagai anak muda yang dikenal kritis khususnya soal-soal keagamaan dan budaya, Ahmad Wahib dalam menanggapi hubungan agama dan negara mengkonter mereka yang menghendaki negara Islam. Dalam salah satu papernya 6 Mei 1970 ia mengatakan;

Dalam masalah khilafah tidak ada ketentuan lain kecuali: nilai-nilai dasar. Pelaksanaan nilai-nilai dasar ini adalah masalah manusia sepenuhnya, apakah dilaksanakan dengan membentuk negara teokratis atau negara sekular atau bentuk-benruk transisi antara keduanya, apakah diperjuangkan dengan membentuk partai Islam atau partai sekular sekalipun” [Pergolakan Pemikiran Islam: 115]

Menurut Ahmad Wahib, Islam tidak menghendaki ketentuan baku dalam soal sistem negara. Islam hanya memberikan nilai-nilai universal yang melampaui dari bentuk legal-formal negara itu sendiri. Negara hanyalah media untuk mencapai tujuan hakiki yaitu bernafaskan Islam. 

Dengan memberikan bekal nilai-nilai itulah, Islam menyerahkan soal tata negara sepenuhnya kepada manusia. Yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama untuk merefleksikan nilai-nilai universal itu dalam kehidupan bermasyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada dan efisiensi pemerintahan. 

Maka dengan format apapun negaranya selama mendukung terhadap pelaksanaan nilai universal itu tidak ada masalah, baik negara teokratis, sekuler maupun Islam dan lain sebagainya. 

Pasalnya, yang menjadi tujuan dari negara adalah terlaksananya nilai-nilai islami kepada nilai-nilai dasar sosial dalam masyarakat. Sebagaimana Ahmad Wahib mengungkapkan;

“Karena menurut Islam, hubungan antara agama dan negara bisa langsung dan bisa tidak langsung. Kedua macam hubungan tersebut semata-mata masalah manusia.

Yang akhir dari paling akhir yang menjadi cita semuanya ialah bahwa tiap-tiap pribadi membawa nafas Islam termasuk nilai-nilai dasar sosialnya dalam kehidupan dirinya serta terciptanya nilai-nilai dasar itu dalam masyarakat sebagai akibat cita yang pertama”. [Pergolakan Pemikiran Islam: 116]

Namun, ada beberapa pertanyaan dari pandangan Ahmad Wahib tersebut. Apa yang dimaksud dengan nafas Islam? Relasi agama-negara bisa langsung dan tidak langsung, apa yang dikehendaki? 

Mungkinkah yang dikehendaki dengan hubungan langsung adalah negara Islam? Dan hubungan tidak langsung adalah bukan negara Islam namun merefleksikan nilai islami? Lantas nilai apa saja yang diberikan Islam dalam soal pola Negara?

Hubungan Negara-Agama Menurut KH Afifuddin Muhajir

Beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada arah pemikiran Ahad Wahib di atas, akan terjawab dengan sendirinya melalui pandangan KH. Afifuddin Muhajir terhadap relasi agama dan negara. 

Menurut KH. Afifuddin, relasi keduanya bersifat simbioisis mutualisme. Keduanya sama-sama saling membutuhkan. Karena agama membutuhkan negara dan sebaliknya. Kenapa agama membutuhkan negara? Karena tanpa negara, tujuan syariat atau maqosidus syari’ah tidak akan tegak. 

Perlindungan terhadap kehormatan manusia, akal sehat manusia, harta, kehormatan dan seterusnya tidak akan terwujud tanpa kehadiran Negara.

“Agama memerlukan Negara karena tanpa negara ajaran Agama tidak akan  berdiri tegak. Sebaliknya, tanpa agama, tujuan syariat yang berupa terjaganya agama, akal, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan tidak akan tercapai secara sempurna”[Fikih Tata Negara: 72]

Sebaliknya, kenapa negara memerlukan agama? Sebab, apabila negara ini diselenggarakan tanpa bimbingan agama, maka kesejahteraan dan kemakmuran yang tercapai hanyalah semu sebab tidak memiliki nuansa ketuhanan dan spiritualitas. 

Sementara tujuan negara adalah kesejahteraan dan kemakmuran hakiki tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Dengan demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan.

“artinya, negara yang dijalankan dengan bimbingan agama dijamin tidak akan sesat dan membawa kemaslahatan  kepada umat” [Fikih Tata Negara: 74]

Pandangan ini selaras dengan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya al-umiddin [17/1];

“Negara dan agama adalah dua anak kembar. Agama sebagai pondasi dan negara sebagai penjaganya. Sesuatu yang tidak punya pondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan lenyap”

Dengan adanya kerjasama dan perpaduan antara negara dan agama, maka lahirlah dua kendali terhadap tindak-tanduk manusia yaitu kendali agama dan kendali kekuasaan. Ada seseorang yang tidak berani melakukan korupsi karena takut kepada Allah swt. 

Ada sebagian orang yang takut korupsi bukan karena takut kepada Allah tapi takut dipenjara itu namanya kendali kekuasaan. Sementara kendali yang satu lagi adalah kendali nurani manusia. 

Oleh Karena itu, adanya relasi kuat antara negara dan agama akan menghimpun seluruh kendali dalam mensukseskan tujuan keduanya secara bersamaan atau beriringan. [Maqashid Syariah Ibnu Asyur: 141-143]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Wahib, menurut K.H. Afif tujuan dari kehadiran sebuah negara pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan agama. 

Sesungguhnya negara dikatakan islami jika mewujudkan apa yang menjadi tujuan syariat itu sendiri. Yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat tanpa memandang legal formal sebuah sistem Negara. 

Karena Islam tidak menetapkan aturan baku dalam mengelola negara melainkan memberikan nilai universal dan makro. Adapun nilai makro dan universal adalah kesetaraan, keadilan, musyawarah dan kebebasan. 

Nilai-nilai tersebut oleh K.H Afif berhasil dirumuskan dengan dalil-dalil yang otoritatif dari al-Qur’an dan sunnah serta pengamalan para sahabat Nabi Muhammad swt. 

Kesimpulannya, isu-isu soal hubungan negara dan agama barangkali sudah selesai sehingga tidak perlu apakah NKRI bertentangan dengan Islam karena sebagaimana dikatakan oleh Wahib Islam tidak memberikan bentuk baku terhadap negara islami.

Hanya saja, Islam memberikan nilai-nilai universal yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara bersama. Nilai universal tersebut juga berhasil dirumuskan oleh K.H. Afif dengan dalil yang otoritatif.

Faktanya, nilai-nilai universal islami itu juga direfleksikan di NKRI. Dengan demikian, NKRI Negara islami namun bukan khilafah. (Baca: Dari Kiai Afifuddin Muhajir Kita Mengenal Mudahnya Beragama)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.