Serbaserbi

Rokok Penyebab Kemiskinan, Benarkah Begitu?

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang dialami banyak negara.  Kemiskinan tidak selalu berhubungan dengan perkara finansial. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasar konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Atas dasar konsep itu, lantas disebutkan faktor pengeluaran terbesar masyarakat, mulai dari beras dan telur, bahkan disebut juga rokok penyebab kemiskinan.

Rokok sebagai salah satu sarana relaksasi yang terjangkau masyarakat, selalu saja dikaitkan sebagai penyumbang kemiskinan. Selain itu, kerap pula dicap biang kerok masalah kesehatan. Sehingga menjadi dasar argumen pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok tiap tahun.

Sebagaimana kita ingat, Kemenkeu bahkan menyebut, konsumsi rokok disebut sebagai penyebab beban negara, menurutnya, ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk mengobati penyakit yang diderita perokok, mencapai Rp17,9 triliun hingga Rp27,7 triliun per tahun. Dari jumlah itu, Rp15,6 triliun di antaranya merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Salah satu penyebab utama BPJS adalah selisih yang cukup besar antara jumlah iuran dan jumlah klaim yang harus dibayar. Selain itu, tingkat kepesertaaan dan intensitas akses layanan BPJS semakin tinggi. Mestinya, pemerintah lebih kritis terhadap apa yang terjadi dalam sistem BPJS, tetapi selalu dan lagi-lagi rokok yang dikambinghitamkan.

Demikian pun ketika BPS memaparkan faktor penyebab kemiskinan berdasar belanja beras, telur, dan rokok, serta beberap kebutuhan pokok lainnya. Maka, dalam hal ini pemerintah seakan tidak pernah mau berkaca secara komprehensif atas pengeluaran kebutuhan dasar itu demikian tinggi.

Padahal, justru itu menjadi salah satu bukti ketidakbecusan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Bukankah, negara hadir untuk mewujudkan kesjahteraan bersama. Bukan hanya kesejahteraan bagi yang punya privilege saja.

Mahalnya harga minyak goreng misalnya, yang dibarengi dengan fenomena terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. Pemerintah tak pernah mau menilik lebih kritis, bahwa di balik persoalan itu semua terdapat permainan kartel yang memonopoli harga, serta ketersediaan barang di pasaran.

Perlu diingat lagi, sejak pandemi terjadi, peningkatan angka pengangguran mengalami lonjakan yang tinggi. Menurut BPS sendiri, pada Februari 2021 mencapai 8,75 juta penduduk, jumlah itu meningkat 1,82 juta sejak Februari 2020. Kemudian, selama pemulihan ekonomi 2021, angkanya dinyatakan turun mencapai 670 ribu.

Dalam hal ini, program pemulihan ekonomi yang dilakukan menstimulus terbukanya lapangan kerja baru. Dari sisi ini kita melihat betapa pentingnya ketersediaan lapangan kerja yang dapat membuat turunnya angka pengangguran yang juga merupakan penyebab kemiskinan.

Kemudian, jika perkara rokok menduduki peringkat kedua setelah belanja beras, justru itu menandakan daya beli terhadap beras masih relatif bagus. Coba kita balik logikanya, kalau daya beli masyarakat menjadi lesu, untuk tidak menyebut pasar kehilangan daya beli. Bukankah itu lebih mengerikan?

Organisasi dunia PBB memandang kemiskinan bukan dari sisi finansial. Kemiskinan melainkan suatu kondisi dimana hilangnya pilihan dan kesempatan, pelanggaran martabat manusia, dan kurangnya kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif di lingkungan sosial.

Sementara di Indonesia, problem degradasi lingkungan terus saja terjadi. Pembukaan lahan secara besar-besaran yang dibarengi dengan penggusuran di beberapa daerah, problem penipisan sumber daya dan kerusakan ekosistem. Itu semua dilatari oleh kepentingan politik pembangunan yang tidak berpihak terhadap rasa kemanusaian dan keadilan untuk rakyat. Sehingga rakyat kehilang pilihan dan kesempatan untuk mendapatkan akses kesejahteraan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.