Berita

Harga CPO Masih Tinggi, GIMNI Usulkan Pemerintah Berlakukan Dana Tunjangan Kemahalan – kbr.id

Ilustrasi: Pengolahan sawit di PT Sempurna Sejahtera, Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Ilustrasi: Pengolahan sawit di PT Sempurna Sejahtera, Sebatik, Kabupaten Nunukan.

KBR, Jakarta— Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta pemerintah memberlakukan Dana Tunjangan Kemahalan (DTK) kepada perusahaan kelapa sawit. 

Hal ini dimaksudkan agar semua produsen sawit turut menikmati keuntungan saat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global melonjak tajam.

“Jadi pola yang dilakukan pemerintah domestic price itu sudah bagus. Mari kita jalankan itu. Cuma pola pengambilan dananya. Jangan hanya dari eksportir tapi seluruh yang menikmati keuntungan harga tinggi itu juga memberikan kontribusi. Kalau bahasa populernya zakat atau perpuluhan,” katanya dalam seminar Peran Pemerintah dan Pengusaha Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Rabu (9/2/2022).

Baca Juga:

YLKI Buat Petisi Dukung KPPU Selidiki Dugaan Kartel Minyak Goreng

Ekonom: Kebijakan DPO & DMO di Industri Sawit Memukul Mata Pencaharian Petani

Dana tersebut diambil dari setiap kilogram CPO dan tidak akan mengubah kebijakan soal pungutan ekspor dan bea keluar. Kata dia, dana tersebut hanya dipungut apabila harga CPO di luar negeri lebih tinggi dari pada harga standar domestik. 

Nantinya, dana itu digunakan untuk membayar selisih jika harga di pasar global melampaui Rp9.300, sehingga perusahaan minyak goreng mendapatkan bahan baku produksi. Dia mencontohkan Malaysia sebagai salah satu pengekspor CPO terbesar menggunakan pungutan dari dana SES.

Minyak sawit di Malaysia dibanderol lebih murah itu lantaran diberlakukannya skema subsidi oleh pemerintah. Sementara, skema subsidi minyak goreng di Indonesia baru berjalan mulai Februari ini melalui program satu harga Rp14 ribu per liter.

“Jadi dalam hal selisih harga yang jomplang, kita tiru Malaysia. Itu selalu punya pundi-pundi yang siap dipakai setiap saat. Bukan DMO (domestic market obligation) dia ya. Ibarat kata DTK. Itulah pola yang tepat yang perlu dilakukan oleh Indonesia pada kala harga begitu besar dia bisa menutup itu di pasar domestik,” katanya.

Editor: Sindu

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.