Berita

Jokowi Instruksikan Jajaran Gunakan Produk Lokal – kbr.id

produk lokal

Perajin memamerkan tas anyaman daun pandan di Pameran UMKM di Jamb, Sabtu (19/3/2022). (Foto: ANTARA/Wahdi Septiawan)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mendorong penghentian impor, sekaligus mengancam bakal mengumumkan nama institusi pusat, daerah maupun BUMN yang lebih memilih barang impor dibanding barang buatan Iokal. Menurut Jokowi, 40 persen atau 400 triliun anggaran belanja pemerintah pusat, daerah maupun BUMN bisa dialokasikan untuk produk lokal.

“Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit. Produksinya saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan. Silakan. Nanti mau saya umumkan kok. Saya kalau sudah jengkel saya umumkan nanti ‘ini rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor’ saya baca nanti,” kata Jokowi saat memberi pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia (25/3/22)

Presiden Jokowi menginstruksikan, sebelum 10 Mei 2022, targer 400 triliun belanja produk dalam negeri pemerintah dan BUMN bisa tercapai. Hal itu harus dikebut lantaran kata Jokowi, akan berdampak baik bagi perkembangan ekonomi. Jokowi juga mendorong agar UMKM daerah bisa lebih banyak masuk dalam e-katalog, untuk mencapai target 1 juta UMKM di akhir tahun ini. Ia juga memina agar semua proses dipermudah termasuk dalam memperloleh SNI.

“Kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masukkan ke E-Katalog. Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Barang kita sendiri kok. Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog,” tambahnya.

Baca juga:

Bentuk tim penggunaan produk lokal

Kata dia, jika semua pihak mendukung belanja barang buatan dalam negeri maka UMKM bakal mendapatkan manfaat besar. Maka dari itu ia mendunkung dibentuk tim penggunaan produk dalam negeri di setiap daerah.

“Mereka mau tidak mau berproduksi, berinverstasi untuk menambah kapasitas karena ordernya memang ada. Uang APBN uang kita sendiri kok malah dibelikan barang impor, itu bagaimana sih aduh? Geregetan saya. Yang tepuk tangan nanti, dan barang-barangnya enggak masuk e-katalog dan targetnya tidak tercapai saya umumin nanti,” tambahnya.

Jokowi juga meminta Menteri Keuangan dan BPKP, mengawasi capaian transaksi pembelian produk dalam negeri dari pemerintah. Kata dia ada konsekuensi yang bakal diberikan bagi yang tak bisa mencapai target.

“Konsekuensinya kalau ada yang enggak semangat, potong DAKnya, DAUnya. Jika ada yang tidak taat dengan apa yang kita sepakati tadi. BUMN ganti dirutnya (jika tak mencapai target). Kementerian ya sama saja. Tapi itu bagian saya ya. Reshuffle sudah.”

Baca juga:

Editor: Dwi Reinjani

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.