Berita

Pemerintah Mengucurkan BLT Migor Rp100 Ribu selama 3 Bulan – kbr.id

Pemerintah Mengucurkan BLT Migor Rp100 Ribu selama 3 Bulan

Presiden Jokowi saat merilis BLT minyak goreng melalui pesan video, Jumat (1/4/22). (Foto: Youtube Setpres)

KBR, Jakarta- Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat. 

Presiden Joko Widodo mengatakan BLT minyak goreng akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Jokowi mengklaim melonjaknya harga minyak kelapa sawit di pasar internasional berdampak pada harga minyak goreng di dalam negeri. 

“2,5 juta PKL (pedagang kaki lima) juga akan mendapat BLT minyak goreng ini,” katanya, dalam pesan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4/2022).

Jokowi menjelaskan, BLT minyak goreng yang diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulan.

“Pemerintah akan memberikan bantuan itu untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei dan Juni, yang akan dibayarkan dimuka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu,” ungkapnya.

Kepala negara memerintahkan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan aparat keamanan memastikan penyaluran BLT minyak goreng berjalan lancar.

“Terakhir saya minta, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan TNI serta Polri berkoordinasi, agar penyaluran BLT ini berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas Joko Widodo.

Baca juga: 79 Juta Orang Bakal Mudik, Jokowi: Penanganannya Harus Hati-Hati

Minyak Goreng Dikuasai 8 Kelompok Usaha

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meduga ada praktik kartel monopoli perdagangan Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng, sehingga mengakibatkan stok langka dan mahal sejak akhir tahun lalu.

Ketua KPPU Ukay Karyadi menyebut, pasar minyak goreng di Indonesia dikuasai segelintir kelompok usaha. Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan ada delapan kelompok usaha yang menguasai sebagaian besar pasar minyak goreng. Situasi ini dinilai bisa memengaruhi harga di pasaran.

“Industri minyak goreng kan tidak banyak. Apalagi kalau dikerucutkan berdasarkan kelompok usaha. Perlu disampaikan bahwa kami berdasarkan keterangan dari delapan kelompok usaha itu sudah menguasai 70 persen pasar minyak goreng,” kata Ukay dalam rapat kerja di DPR, Kamis (31/3/2022).

Fakta itu diungkapkan KPPU saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Perdagangan DPR, beberapa waktu lalu. Namun, KPPU masih membutuhkan barang bukti lain agar cukup kuat mengusut kasus dugaan kartel.

“Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini posisi tawarnya tidak seimbang. Delapan kelompok usaha minyak goreng, berhadapan dengan 270 juta penduduk Indonesia. Tentunya mereka mempunyai market power yang sangat kuat, sehingga tinggal masalah niat saja. Karena kesempatannya sudah terbuka, masalah niat untuk menyalahgunakan posisi dominannya,” katanya.

Ukay Karyadi menyatakan KPPU tengah menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah kelompok usaha minyak goreng. Sebab, dari pemeriksaan sebelumnya, ditemukan fakta adanya pertemuan di kalangan produsen minyak goreng secara periodik dan rutin. Namun, dia belum bisa memastikan apakah pertemuan itu mengarah pada indikasi pengaturan pasokan dan harga.

Editor: Sindu

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.