Berita

Krisis Minyak Goreng, F-PKS Akan Ajukan Hak Angket – kbr.id

KBR, Jakarta- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) akan mengajukan hak angket terkait persoalan minyak goreng di Tanah Air.

Menurut Anggota Komisi Perdagangan DPR, dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, hal ini dilakukan karena pemerintah seakan menyerah melawan mafia minyak goreng.

Indikasi menyerahnya pemerintah terhadap mafia minyak goreng dilihat dari dicabutnya harga eceran tertinggi (HET), dan melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar, serta membuat harga minyak goreng semakin melambung.

“PKS akan mengajukan hak angket ya tentang minyak goreng. Kita juga rapat dengan KPPU. Memang pemerintah ingin nanti akan ada nama yang keluar mafia yang menimbun ini tapi tadi saya dengar dari KPPU sekarang baru satu alat bukti begitu dua alat bukti langsung diumumkan oleh KPPU,” katanya dikutip KBR dari TV Parlemen, Rabu (6/3/2022).

Pengajuan hak angket minyak goreng ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini. Ia mengatakan, fraksinya mengusulkan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia.

Jazuli menilai kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, lanjut dia, menimbulkan korban jiwa setelah sejumlah masyarakat dikabarkan meninggal saat antre mendapatkan minyak.

“Fraksi PKS ingin mengurai persoalan tersebut karena tidak cukup hanya dengan pernyataan kasus kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya mafia,” jelas Jazuli.

Sementara itu, Anggota Komisi VII atau komisi yang membidang Industri DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan pemerintah tak bisa tegas menindak dan mengendalikan praktik kartel dan mafia minyak goreng.

Pemerintah, kata Amin, bahkan seperti kalah dan menyerah melawan mafia-mafia minyak goreng, yang membuat krisis minyak goreng semakin berkepanjangan.

“Tapi kenapa pemerintah yang membuat sendiri tidak bisa melaksanakan. Kenapa kalah lawan para pelaku kartel? Bahkan Kemendag waktu RDP di Komisi VI menyatakan bahwa adanya mafia-mafia dan mafia itu jahat, lalu kenapa enggak ditindak? Berikutnya sudah mau melaporkan siapa sebenarnya para mafianya itu tapi yang keluar dari kementerian perdagangan adalah bahwa nama-nama semua sudah diserahkan kepada kepolisian, Kemendag merasa nggak punya otoritas, itu domainnya Kepolisian,” kata Amin kepada KBR, Rabu (6/4/2022).

Baca juga:

Pembentukan hak angket ini sebelumnya juga pernah digaungkan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Menurut Peneliti Formappi, Lucius Karus, pembentukan panitia khusus hak angket dimungkinkan dalam kasus permasalahan minyak goreng. Kata dia, DPR berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Saya kira pernyataan (Menteri Perdagangan) itu mestinya sudah cukup jadi alasan DPR untuk mendorong penggunaan hak angket atau hak interpelasi, untuk mempertanyakan seperti apa mafia minyak goreng yang diketahui oleh pemerintah. Bagaimana kemudian coba untuk mengurai persoalan itu, membongkar mafia yang ada dengan memastikan situasi terkait dengan ketersediaan maupun harga minyak goreng kembali pulih dengan cepat,” ujar Lucius saat dihubungi KBR, Rabu (23/3/2022) lalu.

Lucius mengatakan, ada hak-hak eksklusif dari DPR seperti hak angket atau hak interpelasi yang perlu digunakan dalam kondisi darurat. Dugaan permainan mafia di balik ketersediaan stok dan harga minyak goreng, lanjutnya, harus segera diusut oleh wakil rakyat di parlemen.

“Jadi bukan hanya sekedar pansus atau panja saja, tapi pansus atau panja juga kalau menjalankan tugas tanpa ada embel-embel penggunaan hak angket atau interpelasi saya kira sia-sia juga,” jelasnya.

Saat ini Komisi yang membidangi perdagangan DPR hanya membentuk panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng di lapangan.

Belum diketahui hasil dari Panja DPR ini terkait permasalahan minyak goreng yang belum terselesaikan, hingga saat ini.

Editor: Kurniati Syahdan

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.