Berita

Paripurna DPR Sahkan RUU TPKS, LBH APIK: Menyisakan Beberapa Hal – kbr.id

Ketua DPR Puan Maharani terima Pandangan Akhir Pemerintah RUU TPKS dari Menteri PPPA Bintang Puspayo

Ketua DPR Puan Maharani terima Pandangan Akhir Pemerintah RUU TPKS dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2022). (Setpres)

KBR, Jakarta-  Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menilai, pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang masih menyisakan beberapa hal yang yang tidak sesuai harapan. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Khotimun Sutanti mengatakan, salah satu yang akhirnya tidak terakomodasi di dalam UU TPKS adalah delik perkosaan.

“Jadi delik perkosaan kan kita dari masyarakat sipil mengusulkan agar masuk sekalian ke dalam UU TPKS kan. Namun kita sudah bicara dengan beberapa pihak pemerintah maupun DPR, bahwa delik perkosaan akan dimasukkan ke RKUHP. Di UU TPKS itu memang disebut delik kekerasan seksual ya, dimention di UU TPKS, namun rumusannya itu di dalam RKUHP. Nah itu sebetulnya yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan,” kata Khotimun kepada KBR, Selasa (12/4/2022).

Menurut Khotimun, jika ada rumusan yang dipisahkan di dalam dua Undang-Undang, nantinya akan lebih sulit dalam implementasinya. Apalagi dinamika pembahasan RKUHP yang masih tidak bisa diprediksi.

“Karena dia lebih kompleks yang diatur kan, dan ada hal-hal yang mungkin kita belum sejalan di pasal lain dan seterusnya. Itu yang kita khawatir nanti untuk delik perkosaan ini tidak segera disahkan,” imbuhnya.

Baca juga:

Meski begitu, Khotimun mengapresiasi pengesahan RUU ini setelah perjuangan selama tujuh tahun. Kata dia, meskipun masih ada beberapa hal yang belum sesuai harapan, namun UU TPKS sudah mengakomodasi 80 persen keinginan dari masyarakat sipil.

Editor: Rony Sitanggang

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.