Berita

Begini Dampak Larangan Ekspor CPO ke Perekonomian Indonesia – kbr.id

Begini Dampak Larangan Ekspor CPO ke Perekonomian Indonesia

Pekerja menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Bram Itam, Tanjungjabung Barat, Jambi, Selasa (15/3/22). (Foto: Antara/Wahdi Septiawan)

KBR, Jakarta – Kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dinilai akan berdampak sangat dahsyat pada perekonomian Indonesia, terutama jika kebijakan ini diberlakukan dalam jangka waktu yang lama. 

Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan, larangan ekspor CPO akan menyebabkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset jauh.

“Kalau diberlakukan sepanjang tahun tentu dampak ke perekonomian dahsyat sekali ini karena CPO kan merupakan komoditas utama pertama gitu ya, sumbangannya dalam ekspor kita itu paling besar dibandingkan komoditas lain mau batubara, mau nikel dan sebagainya. Jadi kalau kehilangan ekspor CPO ya dampaknya pasti besar dan kemungkinan justru akan menjadi bumerang bagi kita di tengah naiknya harga,” katanya kepada KBR, kemarin.

Sementara jika kebijakan ini diberlakukan sementara, kata Tauhid, maka dalam jangka pendek akan menyebabkan minyak goreng banjir di pasaran dan harga akan turun. Namun, lanjutnya, harga pasti akan naik lagi, karena sifatnya sementara.

Baca: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng untuk Stabilkan Harga

Tauhid meminta pemerintah mencontoh kebijakan pemerintah Malaysia dalam mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng dalam negeri.

“Kenapa kita enggak bisa mencontoh Malaysia, ya dengan subsidi harga. Mereka tahu kalau harga itu mekanisme pasar. Meskipun Malaysia juga eksportir terbesar kedua setelah Indonesia, mereka sadar enggak bisa melawan mekanisme pasar dengan cara yang Indonesia lakukan. Dia mengikuti, tetapi tadi ketika dia dapat gain dari harga, mereka gunakan itu, mereka kembalikan ke konsumen, bukan hanya ke produsen tetapi ke konsumen,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah terkait minyak goreng yang sering berubah juga akan berimplikasi buruk terhadap iklim investasi terutama di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Jadi antisipasinya ya rugi dong uji coba-uji coba kebijakan, malah orang akan untrusted terhadap kebijakan perdagangan dan investasi kita, kok seperti ini. Enggak bisa dipercaya lagi kita kalau kebijakannya plin-plan, dalam berapa bulan gonta-ganti artinya apa nggak cukup cakap menangani situasi seperti ini,” ungkap Tauhid Ahmad.

Tak Perlu Larangan Ekspor CPO

Tauhid juga meminta pemerintah mengefektifkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan benar, untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan stok minyak goreng dalam negeri.

“Efektifkan dulu 20 persen. Orang kebutuhan kita minyak goreng itu hanya 10 persen loh, 20 persen gak jalan berarti apa, ada yang salah dari soal kebijakan, ada yang salah dari soal implementasi. Kebijakan apa, tidak ada insentif tambahan atau subsidi di dalamnya, sehingga harga keekonomiannya masih jauh dengan harga pasar. Rugi dari tingkat petani sampai pelaku usaha,” kata Tauhid.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus tegas mengawal implementasi kebijakan DMO. Apalagi dengan temuan dari Kejaksaan Agung tentang kongkalikong Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan pengusaha terkait ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng.

“Malah jadi problem dengan temuan kejagung itu nggak diperbaiki. Jadi rusaknya di titik mana, solusinya dibakar rumahnya atau dibakar lumbungnya, meskipun di dalamnya ada tikus-tikus, kasarnya begitu kan ya, ini yang harusnya bisa dilihat,” imbuhnya.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Bermasalah, FITRA: Ganti Menteri!

Solusi yang ketiga, tambah Tauhid adalah dengan memanfaatkan Bulog untuk mengendalikan pasokan minyak goreng dalam negeri. Hal ini kata dia, bisa menghentikan masalah pedagang-pedagang nakal yang memainkan harga di tingkat distribusi.

“Kan Bulog punya rumah pangan dan sebagainya, kasih dong tambahan anggaran dan cadangan 2,5 juta ton untuk minyak goreng curah, itu lebih kecil daripada untuk biodiesel yang 8 juta ton. Kenapa pemerintah gak dapat lakukan itu? Kan sekarang lagi dapat pungutan ekspornya lagi tinggi karena harga tinggi kan? Nah itu mesti dialokasikan, itu kan bisa, agar harga bisa lebih rendah, jadi itu bisa dibuat,” pungkas Tauhid Ahmad.

Editor: Kurniati Syahdan

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.